E-Goverment

 

Sistem E-Government merupakan sistem aplikasi pemerintahan yang saling terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi IT. Pada prinsipnya inovasi E-Government ini ialah prosedur komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan bisnis (G2B), serta pemerintah dengan masyarakat (G2C) melalui sistem pelayanan online yang saling terintegrasi.

Sistem E-Government dapat diaplikasikan di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih baik.

 

 

Apa saja model-model sistem E-Government ?

 

Sedikitnya ada tiga model E-Government yang perlu di ketahui:

1.      Model Government-to-Citizen (G2C) adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Layanan G2C ini antara lain sistem pajak online, informasi lowongan pekerjaan, pengurusan jaminan sosial, serta dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, paspor, aplikasi SIM online untuk masyarakat memperpanjang atau mendaftar SIM dan sebagainya. Kelebihan dari layanan E-Gov G2C ini salah satunya dapat diakses kapan & dimana saja. Dengan sistem online masyarakat semakin mudah dalam menggunakan layanan pemerintah seperti pengurusan dokumen penting dan lainnya.

2.      Government-to-Business (G2B) merupakan layanan transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku bisnis. Dalam layanan E-Gov G2B tersedia berbagai layanan & informasi yang dibutuhkan kalangan  untuk bertransaksi dengan pemerintah misalnya kegiatan penjualan produk dan jasa pemerintah melalui aplikasi e-Procurement online, pembayaran pajak perseroan, serta pengurusan izin usaha secara online.

3.      Model Government-to-Government (G2G) ialah layanan pertukaran informasi atau data secara online antar sesama institusi pemerintahan dalam suatu daerah melalui basis data yang saling terintegrasi. Layanan yang dilakukan adalah layanan eksport & impor data, informasi kependudukan, tenaga kerja, informasi masyarakat miskin aplikasi SIMDA, e-Budgeting, e-Surat dan sebagainya.

Teknologi apa yang digunakan untuk membangun sistem E-Government yang saling terintegrasi?

 

Inovasi teknologi IT yang digunakan & dikembangkan sekarang adalah arsitektur teknologi dengan konsep micro services.  Microservices berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung atau terintegrasi.

 

Pola arsitektur Microservice secara signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database. Alih-alih berbagi skema database tunggal dengan servis lainnya, masing-masing servis memiliki skema database tersendiri. Selain itu, dalam setiap servis yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda.

 

Kelebihan menggunakan teknologi Microservice antara lain:

1.     Aplikasi scalabale, secure dan reliable.

2.     Setiap service berdiri sendiri.

3.     Maintenance-nya lebih mudah.

4.     Tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru.

5. Setiap tim developer dapat mengembangkan setiap servicesnya tanpa ada mengganggu services yang lain.

Dengan menggunakan arsitektur teknologi microservices setiap aplikasi layanan pemerintah dapat saling terintegrasi dengan baik dan dapat diakses melalui satu aplikasi saja. Membuat kemudahan pengguna setiap aplikasi jadi semakin mudah.

Untuk merealisasikan teknologi diatas, dibutuhkan ruang kolaborasi antara pemerintahan dan IT Consultant company untuk menemukan solusi jangka panjang yang tepat dalam mengembangkan aplikasi E-Government yang saling terintegrasi dengan baik.

pada bidang B2G (Business to Government) salah satunya adalah penggunaan arsitektur teknologi micro services dan berbagi solusi IT lainnya yang mendukung penciptaan sistem pemerintah dengan konsep good governance.

 

Implementasi good governance sebagai perwujudan semangat melayani publik  melalui inovasi teknologi sangat perlu diaplikasikan di era digital sekarang ini. Ketika kita cepat bertindak maka perubahan akan segera terlihat dan masyarakat juga akan semakin puas dengan layanan pemerintah. Zaman semakin maju diikuti dengan masyarakat yang semakin pintar dan menuntut kualitas layanan pemerintah yang lebih baik. Penggunaan cara-cara konvensional tidak dapat lagi diterapkan di era digital sekarang ini. Pemerintah harus terbuka dan update terhadap perkembangan teknologi untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.